Entertainment

Fun & Fashion

International

Latest Updates

Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Inilah Perjalanan 'Kontrak Mati' Sang Smilling General Demi Muslim Bosnia

09.27.00

PRESIDEN ke-2 RI, Soeharto banyak mendapat sorotan dunia internasional ketika masih menjabat, salah satunya, adalah ketika pada dasawarsa 90-an, ia berkunjung ke kawasan Bosnia saat perang saudara Bosnia-Herzegovina bergolak. Ketika itu, Soeharto ingin menunjukkan simpati kepada kaum Muslim di sana, yang dalam posisi sebagai minoritas menjadi bulan-bulanan kelompok etnis lain.

Walaupun ketika itu di sana terdapat banyak faksi yang sulit ditebak posisinya, Soeharto memutuskan pergi ke Bosnia untuk menengahi konflik yang telah menimbulkan korban jiwa ribuan orang itu. Pada awal Maret 1995, Soeharto, yang seperti biasa didampingi beberapa pembantu terdekatnya, seperti Mensesneg Moerdiono dan Menlu Ali Alatas mengadakan lawatan ke Eropa.

Dalam agenda kunjungan itu, Soeharto juga akan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia, yang ketika itu menjadi kawasan perang yang brutal. ABRI (sekarang TNI) mengirimkan pasukan pendahulunya untuk menyiapkan kedatangan Soeharto beserta rombongan ke Bosnia, termasuk melakukan pendekatan kepada pemerintah Bosnia serta berbagai faksi yang sedang berseteru. Ketika rombongan presiden RI tiba di Eropa, belum ada kepastian bisa tidaknya rombongan itu ke Bosnia.

Dalam suasana belum pasti itu, sebuah pesawat milik PBB yang melintas di Bosnia ditembak jatuh pada 11 Maret 1995. Kejadian itu memberikan tekanan yang tinggi bagi rombongan Indonesia yang ingin ke Bosnia tersebut. Namun, Soeharto memutuskan tetap pergi ke medan tempur itu pada 13 Maret, atau dua hari setelah pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB Yasushi Akashi ditembak jatuh.

Persiapan pun terus dilaksanakan, mulai menyiapkan substansi pertemuan hingga persiapan pengamanan. Puluhan wartawan yang menjadi bagian rombongan kunjungan presiden pun berharap bisa ikut penerbangan "berani mati" ke kawasan yang ketika itu sedang diwarnai pertumpahan darah itu. Maka, mulailah banyak rayuan yang disampaikan ke Moerdiono, penanggung jawab perjalanan, agar bisa masuk dalam daftar yang ikut ke Sarajevo, ibu kota Bosnia.

Upaya rayu-merayu itu berjalan alot, karena sudah dipastikan bahwa jumlah rombongan yang akan ikut Soeharto ke Bosnia itu sangat terbatas. Akhirnya Moerdiono memutuskan bahwa hanya dua wartawan yang akan ikut terbang ke Bosnia, yakni dari LKBN Antaraserta Radio Republik Indonesia (RRI). Alasan pemilihan itu akhirnya dapat diterima oleh puluhan wartawan lainnya.

Dua wartawan itu kemudian mendapat tugas untuk membuat laporan kepada teman-teman wartawan yang tidak ikut dalam penerbangan itu, walaupun ketika itu belum diketahui cara melaporkan berita kepada mereka dan kepada redaksi masing-masing.

Akhirnya Presiden Soeharto berangkat dari Kroasia ke Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina, pada 13 Maret 1995. Jumlah penumpang pesawat buatan Rusia itu hanya 15 orang yang terdiri atas seorang perempuan  petugas PBB, serta 14 orang Indonesia. Soeharto, didampingi Moerdiono, Ali Alatas, diplomat senior Nana Sutresna, ajudan presiden Kolonel Soegijono, Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin, juru foto kepresidenan Saidi, serta beberapa orang lainnya, termasukAntara dan RRI.

Dikutip dari buku Pak Harto the Untold Stories, Sjafrie juga menulis Soeharto enggan mengenakan rompi anti peluru dan helm baja. Padahal semua memakai rompi antipeluru seberat 12 kilogram yang bisa menahan proyektil M-16. “Eh, Sjafrie, itu rompi kamu cangking(jinjing) saja,” ujar Soeharto kepada Sjafrie.

Pak Harto tetap menggunakan jas dan kopiah. Sjafrie pun ikut-ikutan mengenakan kopiah yang dipinjamnya dari seorang wartawan yang ikut. “Ini dilakukan untuk menghindari sniper mengenali sasaran utamanya dengan mudah,” terang Sjafrie.


Para wartawan yang tinggal di Kroasia kemudian menyalami Antaradan RRI di tangga pesawat dan pada wajah-wajah mereka tampak jelas kekhawatiran atau ketakutan akan nasib rombongan ini. Mungkin juga, perasaan kurang beruntung karena mereka tidak bisa turut. Tidak lama setelah pesawat PBB itu tinggal landas dari Kroasia, seluruh rombongan mendapat sebuah formulir berbahasa Inggris yang harus ditandatangani semua orang, termasuk Soeharto.

Formulir itu berupa penegasan bahwa PBB tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penerbangan itu. Walau sempat ragu-ragu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali menandatangani kontrak itu. Terlihat juga Soeharto, Moerdiono, Ali Alatas membubuhkan tanda tangannya dalam formulir tersebut.

Inilah Perjalanan 'Kontrak Mati' Sang Smilling General Demi Muslim Bosnia

Setelah terbang sekitar satu jam, akhirnya pesawat buatan Rusia itu mendarat dengan mulus di Sarajevo. Sambil mengenakan rompi anti peluru Antara pun dengan tergesa keluar pesawat agar bisa memotret Soeharto turun dari pesawat. Ketika itu, Soeharto mendapat pengawalan sangat ketat oleh pasukan bersenjata PBB serta Paspampres.

Saat mendarat di Sarajevo, Sjafrie melihat senjata 12,7 mm yang biasa digunakan untuk merontokkan pesawat terbang terus mengikuti pesawat yang ditumpangi rombongannya. Saat konflik, lapangan terbang itu dikuasai dua pihak. Pihak militer Serbia menguasai landasan dari ujung ke ujung, sementara kiri-kanan landasan dikuasai Bosnia.

“Pak Harto turun dari pesawat dan berjalan dengan tenang. Melihat Pak Harto begitu tenang, moral dan kepercayaan diri kami sebagai pengawalnya pun ikut kuat, tenang dan mantap. Presiden saja berani, mengapa kami harus gelisah,” tulis Sjafrie.

Kemudian anggota rombongan diperintahkan segera masuk ke kantor PBB di bandara itu sambil menunggu persiapan ke kantor pemerintah setempat di tengah kota. Untuk rombongan itu, PBB menyediakan beberapa kendaraan lapis baja pengangkut personel (armoured personel carrier/APC). Soeharto yang juga naik APC disertai ajudan dan pengawal serta seluruh anggota rombongan kemudian berangkat ke pusat kota Sarajevo dengan mendapat pengawalan yang super ketat.

Mereka melewati sniper valley, sebuah lembah yang penuh diisi penembak jitu dari kedua pihak yang bertikai. Untungnya tidak ada apa-apa selama perjalanan. Soeharto pun tiba di istana kepresidenan Bosnia yang saat itu keadaannya memprihatinkan. Tidak ada air sehingga air bersih harus diambil dengan ember. Selama pertemuan, Sjafrie melaporkan ada tembakan meriam tak jauh dari istana.

Setelah meninggalkan istana, Sjafrie pun bertanya pada Soeharto mengapa nekat mengunjungi Bosnia yang berbahaya. Termasuk menyampingkan keselamatan dirinya.

“Ya kita kan tidak punya uang. Kita ini pemimpin Negara Non Blok tetapi tidak punya uang. Ada negara anggota kita susah, kita tidak bisa membantu dengan uang ya kita datang saja. Kita tengok. Yang penting orang yang kita datangi merasa senang, morilnya naik dan mereka menjadi tambah semangat,” jawab Pak Harto.

 Sjafrie terpesona mendengar jawaban ini.

Sambil menunggu, Antara dan RRI mulai gelisah karena tidak tahu cara untuk mengirim berita. Akhirnya berkat bantuan juru foto Saidi, kedua wartawan ini bisa berbicara dengan Dan Grup A Paspampres Kolonel Sjafrie untuk memakai pesawat telepon langsung yang disiapkan untuk Soeharto.

Tanpa memakai kode akses lokal atau internasional, giliran pertama diberikan kepada wartawan RRI untuk langsung menelepon ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ketika itu dia langsung bisa mengudara dan laporan berita olah raga yang ketika itu, sekira pukul 20.10 WIB, sedang disampaikan RRI di sela laporan langsung dari Bosnia.

Kemudian giliran Antara menelepon ke Jakarta dan dilanjutkan ke wartawan-wartawan yang menunggu di Kroasia untuk memberikan laporan mengenai kunjungan Soeharto di negeri yang sedang berperang itu. Pengalaman mengirim berita dari medan perang itu bakal tak terlupakan. Setelah Soeharto berunding dengan pejabat-pejabat tinggi Bosnia, akhirnya rombongan kembali ke bandara untuk selanjutnya terbang lagi ke Kroasia.

Namun Antara dan RRI ternyata tidak bisa lagi satu pesawat dengan Soeharto karena ada dua jenderal TNI yang datang mendahului Soeharto harus ikut satu pesawat dengan presiden. Dengan bantuan seorang letnan kolonel Paspampres, Antara dan RRI hari itu juga bisa bergabung dengan menggunakan pesawat PBB yang mengangkut ratusan prajurit PBB yang akan istirahat di Kroasia.

Malam itu juga, kedua wartawan ini tiba di Kroasia. Tepuk tangan meriah diberikan wartawan lain ketika mereka melihat dua wartawan itu sudah berada di lobi hotel dengan selamat. Perjalanan Soeharto ke medan perang itu, walaupun tidak diikuti dengan konperensi internasional mengenai penyelesaian masalah Bosnia seperti direncanakan, semula tetap dikenang sebagai sebuah perjalanan bersejarah.

Lawatan itu akhirnya menghasilkan berdirinya sebuah masjid megah di ibu kota Bosnia yang merupakan hasil penyaluran bantuan banyak dermawan asal Indonesia. Presiden Megawati Soekarnoputri dan suaminya Taufiq Kiemas beberapa tahun kemudian mengunjungi masjid tersebut.

Sumber: Antara

12 Tahun Pria Ini Dipasung Karena Alami Gangguan Jiwa

10.26.00
12 Tahun Pria Ini Dipasung Karena Alami Gangguan Jiwa - Selama 12 tahun pria ini dipasung oleh keluarganya.Alasan keluarganya memasung karena dia mengalami gangguan kejiwaan. Pria malang yang dimaksud tidak lain adalah Arpan (42), warga Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Muratara.

Waktu yang cukup lama itu dilaluinya menjalani hidup dengan kesendirian, jauh dari keluarga dan juga masyarakat di kampungnya. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkab Muratara, untuk membantu dalam pengobatan ataupun bantuan yang lainnya.

Hal itu diungkapkan Andi, salah satu keluarga dari Arpan. Sebelum dipasung korban sering ngamuk, ingin kabur jerit-jerit dan mengancam keselamatan orang lain, serta merusak barang di rumah, sehingga keluarga mengambil tindakan memasungnya. “Sebelum dilakukan pemasungan Arpan sering ngelamun dan mengamuk bahkan ingin kabur,” katanya, kemarin.

Andi mengaku, keluarga sudah berupaya mengobatinya ke rumah sakit jiwa di Jambi dan Palembang, baik secara medis sampai ke orang pintar. Namun semuanya tak membuahkan hasil hingga Arpan di pasung di pondok.

“Dari usaha itu, karena keterbatasan dana dari keluarga tidak mampu, akhirnya dipasung. Namun ironisnya selama ini belum pernah mendapatkan bantuan ataupun uluran tangan dari Pemerintah. Dan kami tetap berharap agar ada kepedulian sesama sebagai manusia dari Pemkab Muratara,” harapnya dengan nada yang pilu.

Disisi lain, Kades setempat Malaka membenarkan adanya warga di desanya dipasung keluarganya selama lebih kurang 12 tahun, karena kawatir membahayakan orang lain.

300 Ribu Eks Gafatar Masuk Kalimantan Barat

10.13.00
300 Ribu Eks Gafatar Masuk Kalimantan Barat - Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta masyarakat waspada terkait kabar bahwa 300 ribu mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara bakal kembali ke Kalimantan Barat.

“Kami juga harus pelajari apa inti dari Surat Keputusan Bersama itu. Jangan sampai kita dianggap tidak peduli melihat situasi, tapi juga jangan sampai dianggap melanggar HAM,” kata Paulos seperti dikutip Rakyat Kalbar, Kamis (28/4).

Apalagi, lanjut Suami Arita Apolina itu, Gafatar sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. “Kalau datang secara pribadi, selama ini orang di Indonesia ini kan welcome saja. Kalau orang itu Gafatar, misalnya, sangat sulit memastikannya apakah dia mau berubah atau tidak, ” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Warih Sadono mengaku mendapat kabar kembalinya eks Gafatar saat ikut rapat intelijen tingkat Provinsi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kodam.

“Informasi awal, mereka akan masuk dalam bentuk perorangan, bukan komunal atau berkelompok. Bahkan terindikasi bercampur dengan warga-warga asli untuk mendapatkan syarat yuridis,” ujar Sadono.

Sedangkan Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go mengaku akan mendalami informasi bakal datangnya eks Gafatar ke Kalimantan Barat. Salah satunya alasan para eks Gafatar itu kembali ke Kalbar, khususnya ke Kabupaten Sanggau.

“Kami juga tidak tahu apa alasan mereka kembali ke sini. Kalau untuk daerah yang jumlahnya besar kemarin, yang asetnya banyak sehingga ada peluang untuk memburu aset yang ditinggali, kami tak tahu,” kata Donny pada Rakyat Kalbar, Kamis (28/4). “Tapi kalau di Sanggau sebagian besar sudah banyak dijual. Jadi kalau dia kembali, alasan dia kembali itu apa,” ujar Donny.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sanggau Fransiskus Ason mengatakan, perlu sikap hati-hati untuk menyikapi kembalinya eks Gafatar.

“Jangan sampai mereka mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Ason.

Karena itu ia memita kepada Kades, RT dan RW, segera melaporkan siapa pun pendatang yang dianggap mencurigakan kepada pihak berwajib. “Supaya kalau ada apa-apa bisa cepat diantisipasi,” tutur politikus Golkar itu.

Hasil Pertemuan Agung-Ical, Munas Golkar Awal Mei 2016

10.14.00
Munas Golkar Awal Mei 2016 - Teka-teki pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2016 semakin mengerucut. Hasil pertemuan tadi malam antara Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono, disepakati forum tertinggi partai beringin dalam rangka rekonsiliasi pasca konflik diadakan 7 Mei mendatang.

Hal ini diungkapkan fungsionaris DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai saat dihubungi pada Rabu (16/3). “Awal Mei, tanggal 7 di Jakarta. (Hasil pertemuan) tadi malam,” ujarnya seperti dikutip laman JPNN.com. Waktu pasti pelaksanaan Munas Golkar dalam rangka islah ini sempat maju mundur, dari sebelum puasa menjadi setelah lebaran.

Bahkan, ada wacana pada tanggal 27 Mei 2016. Tapi, Yorrys menyebut keinginan tanggal 27 Mei datang dari Agung Laksono. “Itu katanya Agung, bukan kesepakatan. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan. April ini ada paskah, lalu berikutnya ada puasa, lebaran,” ujar Yorrys.

Hampir bersamaan, proses jelang Pilkada Serentak 2017 juga telah dimulai dengan pembagian formulir pendaftaran. Kesepatan yang diambil menurut Yorrys, harus mempertimbangkan semua itu. Termasuk melihat agenda Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang diharapkan hadir dalam munas.

Hasil Pertemuan Agung-Ical, Munas Golkar Awal Mei 2016

Dengan mengecurutnya tanggal pelaksanaan, Yorrys menyebut yang sekarang berjalan adalah proses konsolidasi hukum paca keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung. Ical (sapaan Aburizal Bakri) dan Agung sudah menjalin komunikasi untuk mengakomodir kedua kubu dalam kepengurusan Munas Bali, ditambah Ancol (Bali plus).

“Itu sedang berproses, mudah-mudahan 1-2 hari ini keluar (SK Menkumham-red) sebagai dasar penyelenggaraan munaslub. Setelah itu, akhir minggu ini akan pleno untuk penetapan tanggal, pengisian SC dan OC, kemudian mereka mulai bekerja,” pungkasnya.

Pertimbangan meminta Menkumham mengesahkan kepengurusan Munas Bali yang mengakomodir hasil Munas Ancol, lanjut Yorrys, karena Bali telah diakui MA. Maka penyelenggara munaslub nanti adalah pengurus Bali ditambah Ancol.

“Kepengurusan itu karena Bali sudah diakui, maka kepengurusan itu berpegang dengan Bali tapi ditambah dari kubu Ancol atau Agung, secara selektif. Dan itu hanya berlaku enam bulan untuk menyelenggarakan munaslub,” pungkasnya.

Buwas Kantongi Data Kada Narkoba

11.56.00

Budi Waseso.
JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjend Budi Waseso mengungkapkan, pihaknya sudah mengantongi laporan tentang kepala daerah (kada) yang terlibat kasus narkoba. Buwas -sapaannya- memastikan BNN akan menindaklanjuti laporan itu.

“Ini akan kami sikapi dengan penegakan hukum,” kata Buwas saat jumpa pers tentang kasus narkoba yang menjerat  Bupati Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Wazir (AW) Nofiadi alias Ofi, di markas BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/3) seperti dikutip JPNN.com.

Buwas Kantongi Data Kada Narkoba

Buwas menjelaskan, kasus Ofi telah membuktikan bahwa narkoba sudah merambah hingga ke berbagai lapisan. “Ini membuktikan bahwa baru satu kepala daerah yang tertangkap,” katanya. Mantan kepala Bareskrim Polri itu menambahkan, masih ada beberapa oknum kepala daerah yang diduga terlibat narkoba.

Menurutnya, menegaskan ada beberapa oknum pejabat maupun kepala daerah yang jadi target BNN. “Tidak menutup kemungkinan ada beberapa lagi oknum pejabat atau kepala daerah yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba,” katanya. Saat dimintai penegaskan apakah kepala daerah itu bupati, wali kota, gubernur serta asal usul wilayahnya, Buwas menolak menyebutkan. “Pokoknya kepala daerah,” tegasnya.

Ical Ingin Munas Golkar Tetap Jalan

07.46.00
Aburizal Bakrie (Ical).
Ical Ingin Munas Golkar Tetap Jalan - Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menyatakan, kepengurusan partainya hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie, sedang dalam proses mendaftarkan kepengurusan di Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, kepengurusan baru Golkar itu, juga sudah mengakomodasi kubu munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

“Sekarang katanya dalam proses mendaftarkan pengurus ke Kemenkumham yang sudah mengakomodir dari Partai Golkar Munas Ancol, dan usulan dari pemerintah. Jadi DPP Golkar hasil Munas Bali diperbaiki,” kata Ahmadi di gedung DPR, Senayan Jakarta, dikutip JPNN.com Jumat (11/3/2016).

Lantas bagaimana dengan rencana Partai Golkar menggelar munas rekonsiliasi? “Itu akan kami tunggu perkembangannya,” katanya. Hanya saja, katanya, Ical -sapaan Aburizal- memang sudah mengisyaratkan munas Golkar digelar antara Mei atau paling lambat Juli tahun ini. Sebab, munas juga tergantung pada kesiapan dalam membentuk kepanitiaan.

Baca Juga:

Perpres Maret, April Pak Buwas Setara Menteri

Lelah Jalan Desa Hancur, Sekolah Jauh, Malam Begal Mengintai

Meski demikian Ahmadi menegaskan bahwa Ical tetap konsisten untuk menggelar munas. “Saya dapat bocoran ketua umum ingin Munas tetap dijalankan, karena sudah terlanjur diputus dalam rapimnas,” pungkasnya.

Perpres Maret, April Pak Buwas Setara Menteri

12.30.00
Budi Waseso (Buwas).
Perpres Maret, April Pak Buwas Setara Menteri - Presiden Jokowi Widodo tak main-main dalam memberantas narkotika di Indonesia. Setelah mencanangkan program darurat narkoba, pria yang baru dikaruniai seorang cucu ini mewacanakan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan kementerian.

Wacana itu diembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan. Menurutnya, agar kerja BNN maksimal, maka sudah sepatutnya BNN langsung di bawah komando presiden.

“Yang pertama BNN harus diperkuat dan presiden sudah setuju. Presiden juga perintahkan kepada saya untuk review BNN,” kata Luhut di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (10/3), seperti dilansir JPNN.com.

Selama ini, kata Luhut, BNN kerap tersandung masalah perizinan, sarana, dan prasarana. Sehingga, kerja BNN dalam penanganan pada bandar narkoba tidak maksimal meski Kepala BNN ialah Komjen Budi Waseso (Buwas) yang terkenal garang. “Menurut hemat saya sangat memprihatinkan. Ya mungkin spiritnya masih kuat karena dipimpin Pak Buwas. Pak Buwas ini memang buas. Jadi anggota harus dukung,” jelasnya.

Baca:

Pergoki Garong, Kaki Kanan Tertembus Peluru 

Pelatih Baru, Die Borussen Tak Rindukan Klopp


Luhut mengatakan, saat ini wacana untuk menggodok BNN setingkat kementerian tengah berjalan. Luhut menjanjikan paling lambat Buwas dan BNN setara dengan menteri pada bulan April 2016. “Minggu depan atau bulan ini Perpres sudah keluar. Presiden akan lantik ulang Kepala BNN. Statusnya akan ditingkatkan untuk peran BNN,” tegasnya.

Selain itu, jelas Luhut, Kepres pengangkatan pejabat deputi telah resmi ditandatangani. Luhut mengklaim, Kepres itu ditantangani presiden di depannya. “Deputi pemberantasan sudah mulai efektif mulai kemarin. Itu sudah ditandatangani,” pungkasnya.

Nenek di Palestina Ogah Jual Rumahnya

02.39.00
(ilustrasi foto: fixabay).
Nenek di Palestina Ogah Jual Rumahnya - Persoalan Palestina jangan terlupakan, hanya karena masalah ISIS dan konflik di Syria. Hal itu diingatkan oleh Sukamta, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada 6-7 Maret 2016.

Menurut Sukamta, tanah Palestina wajib diperjuangkan karena di sana ada Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsha, tempat ibadah umat Islam dunia. “Palestina bukan hanya milik Bangsa Palestina, tapi milik umat Islam di seluruh dunia,” kata Sukamta, Sabtu (5/3) dikutip dari laman JPNN.com.

Lebih Lanjut, Sukamta mengingatkan akan sebuah kisah. Di Palestina, alkisah ada seorang nenek yang memiliki sebidang tanah di dekat kompleks Baitul Maqdis. Bangunannya kata Sukamta, sangat strategis karena menempel dengan Baitul Maqdis.

“Israel menawar tanah dan rumahnya itu dengan harga sangat tinggi. Sang nenek tidak mau menjualnya meski dengan harga USD 1 juta (sekitar Rp 13 miliar). Beliau hanya mau menjual tanah tersebut jika surat jual beli tanahnya ditandatangani langsung oleh pemiliknya,” kata anggota Komisi I DPR ini.

Lantas lanjutnya, orang Israel bertanya siapa yang memiliki tanah itu? “Bukankah nenek yang punya? Lalu sang nenek dengan tegas mengatakan bahwa umat Islam di seluruh dunia yang memiliki tanah ini.

Baca: Jangan Lupa Soal Palestina, Beri Solusi Konkret. 

Beliau baru mau menjualnya jika seluruh umat Islam yang berjumlah 1 miliar jiwa lebih datang ke Palestina untuk menandatangani surat jual belinya,” ujar Sukamta. Kisah nenek ini menurut Sukamta, hendaknya menjadi cambuk untuk bagi semua umat Islam bahwa jangan sampai persoalan Palestina terlupakan oleh apapun juga.

“Bahkan ketika tempo hari bendera Palestina sudah berhasil berkibar di PBB, saya katakan jangan senang dulu, jangan terlena, karena perjuangan masih panjang. Faktanya, meskipun bendera Palestina sudah berkibar di PBB, agresi Israel di Palestina tetap saja berlangsung, bahkan pembunuhan masih menjadi pemandangan sehari-hari. Seolah berkibarnya bendera tadi tidak berarti apa-apa,” jelas Sukamta.

Karena itu, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta ini menyatakan sangat mendukung Konferensi OKI ke-5 ini sebab isu utama yang akan dibahas adalah soal Palestina. “Saya harapkan ada solusi dan aksi yang konkret yang bisa dilakukan bersama. PBB sepertinya juga tidak terlalu bisa diharapkan, karena resolusi DK PBB sering tidak digubris oleh Israel,” ujarnya.

 
Copyright © Hallo Metropolis. Designed by OddThemes